Dialog Interaktif IPM : Indonesia Lahan Subur Praktik Kejahatan
Dibaca: 1444
MEDAN – Indonesia menjadi lahan subur dari praktik kejahatan, seperti penyeludupan, pemalsuan, penipuan, narkoba dan pornografi. Kondisi ini merupakan dari bagian kegagalan dunia pendidikan kita. Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua PW Muhammadiyah Sumatera Utara Abdul Hakim Siagian pada diskusi yang diselenggarakan Pimpinan Wilayah IPM Sumut di Hotel Garuda Plaza, Sabtu (5/8) siang.
Dialog Interaktif berlangsung serangkaian dengan Resepsi Milad ke 57 dan pelantikan PW IPM Sumut masa amaliah 2018 - 2020 Abdul Hakim Siagian menyebutkan, seharusnya presiden sudah mengeluarkan UU Darut Kejahatan, khususnya narkoba. Karena kejahatan disebabkan oleh narkoba ini telah merusak demikian banyak tatanan kehidupan termasuk rusaknya indek prestasi pembangunan Indonesia. Membanding dengan Vietnam yang baru bangkit, saat ini memiliki indek prestasi pembangunan yang lebih tinggi dari Indonesia. Sakin rendahnya IPP Indonesia, negeri ini mendekati kelompok masih ‘terbodoh’ sedunia. “ ini adalah fakta yang tak terbantahkan,” tegas Abdul Hakim Siagian praktisi hukum dan dosen di USU dan UMSU itu.
Abdul Hakim Siagian mempertanyakan, kenapa bisa moral anak-anak bangsa Indonesia sekarang ini begitu labil, mudah tergoda, bahkan konflik sesama pelajar sudah sedemikian mengkhawatirkan. Kita lihat, bagaimana diawal tahun ajaran baru dipertontonkan konflik antar pelajar, sering disebut tawuran. Lantas, atas fenomena ini, siapa yang mesti kita mintai pertanggungjawabannya ? “Tentu saja negara. Karena fungsi negara adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia.
Kemudian, lanjutnya, perlindungan negara itu seharusnya juga meliputi bidang IT. Karena filosofi negara kita adalah Pancasila, maka kata Hakim, negara harus bisa membentengi, melindungi, mencegah dan menindak siapa saja yang melakukan pelanggaran moral dan pelanggaran hukum.
Menurut Hakim, konten porno, kekerasan dan pelanggaran kesusilaan yang sekarang bebas bersileweran di berbagai media social juga sudah hampir kekondisi darurat. Karena itu, AHS mendesak negara hadir untuk mewujudkan kemanusian yang adil dan beradab itu, salahsatunya melindungi segenap tumpah darah Indonesia dari ekses negatif teknologi informasi. (SHD/MPISU)
Tags:
Kategori:
Arsip Berita
