Seminar Nasional “Komunikasi Bencana” di Kampus UMSU

Sabtu, 30-03-2013
Dibaca: 6859

Medan, 30 Maret 2013 -- Komunikasi bencana di Indonesia masih menghadapi kendala dan media massa diharap lebih peduli dalam mengekspos informasi bencana. Publik hendaknya mampu menyerap informasi, sehingga tidak menerima informasi yang keliru tatkala menghadapi bencana. Itulah di antara butir pokok bahasan dalam forum seminar nasional bertajuk “Komunikasi Bencana” di auditorium Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan, yang diselenggarakan UMSU dan Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (Aspikom), di aula UMSU, pekan lalu.

Dalam seminar itu ditampilkan tiga narasumber yakni Ketua Aspikom Pusat Dr.Eko Harry Susanto,MSi, Dr.Agus Wibowo dari Pusat Data /Informasi Humas BNPB serta Direktur Diklat PWI Sumut War Djamil,SH, dengan moderator Rudianto,MSi. Kontribusi Gubsu yang diwakili Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sumut Dr.Asren Nasution MA mengatakan, komunikasi bencana sangat penting. Melalui seminar ini diharapkan ada beberapa solusi untuk kelancaran komunikasi bencana.

Dalam makalah tentang potensi dan strategi penanganan bencana, Eko Harry mengutarakan agar semua pihak memberi kontribusi yang sama. Tiada pihak yang merasa lebih “berkuasa” dalam hal penanganan bencana, termasuk mengungkapkan informasi. Antar komunitas memang beda dalam tanggapannya. Ada komunitas yang beranggapan, bencana itu juga anugerah, karena kelak melahirkan berbagai hal positif. Namun publik khawatir menghadapi bencana, karena informasi yang tidak merata. War Djamil dengan makalah “Peranan Media Massa Dalam Penanganan Bencana” menyebut masih belum maksimalnya pers memperoleh informasi terkait bencana, padahal itu penting untuk diketahui publik. Info sebelum bencana seperti gunung meletus, akan menyadarkan warga untuk mempersiapkan diri kalau bencana itu muncul.

Begitu pula, saat bencana terjadi, umumnya komunikasi tidak normal, karena fasilitas terganggu. Demikian juga setelah bencana, informasi tetap diperlukan media agar diekspos langkah-langkah yang diambil pemerintah, sehingga korban dapat mengikuti upaya rehabilitasi dan rekonstruksi di lokasi.

Menurut War Djamil yang juga Sekretaris Redaksi “Analisa”, informasi faktual atau factual information, sangat dibutuhkan berbagai pihak yang menangani bencana, termasuk pers agar dapat diberitakan dengan cepat dan tepat. Tidak Sadis Menjawab pertanyaan peserta, dengan gamblang War Djamil berkata, satu-dua media yang memuat foto sadis dalam pemberitaan bencana. Tetapi kode etik jurnalistik (KEJ) jelas memberi ketentuan agar hal itu tidak dilakukan media.

Hal sama dibenarkan Agus Wibowo. Liputan tsunami Aceh dan Nias cukup baik, secara umum tidak sadis. Lebih jauh dikatakan Agus, pemberdayaan kampus dengan fokus pada pengetahuan dan teknologi dalam penanganan bencana, kiranya dapat ditumbuhkembangkan. Apalagi saat ini masih ada 133 kabupaten/kota belum membentuk BNPD. Sedangkan penguatan regulasi penanggulangan bencana terus dilakukan. Begitu pula fasilitas untuk media langsung disalurkan melalui Pusdatin Humas BNPB Pusat, ungkap Agus.

Nota Kesepahaman Acara diawali pembacaan ayat-ayat suci Al Quran oleh Junaidi MSi, lalu pengukuhan Aspikom Sumut/Aceh yang diketuai Dr.Iskandar Zulkarnain,MA dan penandatanganan Nota Kesepahaman antara BNPB Sumut dengan UMSU, serta Aspikom Pusat dengan STIK Pembangunan. Menurut Ketua Panitia, Ribut Priadi, MIKom, seminar ini bertujuan untuk mewacanakan penanganan bencana berbasis komunikasi. *** sug-ans/mpisu

Tags: